Kredibilitas Komisi Anti Korupsi

"Korupsi menghancurkan kita semua, oleh karena itu memeranginya adalah tanggungjawab kita bersama." (Antonio Maria Costa, Direktur Eksekutif UNODC, lembaga PBB untuk antikejahatan). Antara news

Dalam banyak Negara, korupsi masih menempati peringkat pertama sebagai sebuah legitimasi yang mendasari kehancuran sebuah sistem. Hal ini tidak saja berdampak pada mobilisasi konkrit sebuah negara, tetapi rekonstruksi praksis telah merujuk pada pengembalian eksistensi Komisi Anti Korupsi itu sendiri.

Inilah yang mendasari mengapa Komisi Anti Korupsi diposisikan pada kerentanan kredibilitasnya. Artinya Komisi Anti Korupsi akan menjadi sebuah lembaga yang dieluk-elukan ketika mereka berhasil dengan sukses menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan begitu juga dengan sebaliknya, Komisi ini akan menjadi boomerang dalam sebuah Negara, ketika dalam lingkup horizontal lembaga ini dalam sistem kerjanya lebih mendengarkan bisikan-bisikan propaganda dari sang pelaku korupsi.

Banyak hal yang mendasari kewenangan komisi Anti Korupsi kurang massif. Tidak saja karena landasan kesepakatan nasionalnya yang rendah, namun juga Komisi Anti Korupsi lebih difokuskan pada tuntutan reformasi hukum dan bukan kepada keseluruhan sistem.

Di samping pula, Komisi Anti Korupsi kerap tersandung pada strukturisasi birokrasi. Hal ini disebabkan Komisi Anti Korupsi tak independen dari eksekutif, sehingga dalam sistem kerjanya lembaga ini tidak cukup memiliki anggaran yang kuat untuk melakukan investigasi suap, dan sama sekali tidak mempunyai prosedur pelimpahan kasus ke peradilan.

Hal ini bisa dilihat pada kejadian yang menimpa Komisi Anti Korupsi di beberapa Negara berkembang. Seperti, Lithuania, Bangladesh, Kenya dan masih banyak Negara berkembang lainnya yang masih mengadopsi model di atas.

Namun sepertinya tidak demikian dengan KPK. Dalam kinerjanya Komisi ini telah sanggup menempatkan ideologi “hukum untuk semua kalangan dan keadilan harus ditegakkan” dalam wacana masyarakat. Mulai dari pejabat rendahan setara bupati, sampai kepada pejabat tinggi Negara bahkan kerabat presiden pun telah ikut merasakan pahitnya getok palu pengadilan KPK.
Sebagai institusi independen, KPK telah dengan sukses tidak menghanyutkan diri dalam kenikmatan permainan otoritas. KPK telah sanggup membuktikan kepada publik, bahwa praktek hukum tidak melulu merujuk pada tafsir tekstualitas yang sering kali diskriptif dan manipulatif, tetapi lebih kepada pelaksanaan hukum secara transparan sehingga mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Hal ini memang tidak mudah. Ancaman dan sandungan dari sejumlah kalangan yang merasa proyeknya terganggu oleh KPK, merupakan bagian tersendiri dari agenda pekerjaan rumah KPK yang membutuhkan revitalisai konkrit. Karena mereka mungkin akan melakukan segala cara untuk menjegal langkah KPK, termasuk membajak sistem penegakan hukum dan sistem legislasi demi mempreteli kewenangan KPK.

Kasus Antasari Ashar dan Bibit – Chandra adalah contoh konkrit kendala berat yang harus dihadapi oleh KPK. Bahkan sampai presiden membentuk Tim Independen, guna mengungkap kasus tersebut.

Melihat langkah KPK yang terseok-seok tersebut, dalam hal ini parlemen memegang peranan yang sangat vital. Sebagai pintu gerbang demokrasi, parlemen dituntut untuk bisa memberikan transparansi hukum kepada masyarakat, sehingga masyarakatlah yang akan langsung memegang pengawasan hukum.

Upaya ini harus dibarengi oleh sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai batasan-batasan perbuatan apa saja yang dikategorikan korupsi. Serta memberikan sekala sanksi kepada para pejabat publik yang telah melanggar batasan-batasan tersebut.

Dalam hal ini Negara harus bisa menyempurnakan landasan hukum bagi sistem kerja Komisi Anti Korupsi, guna mempersempit ruang gerak serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh segelintir para pelaku kurupsi.
Dan untuk mendukung hal tersebut, segala komponen birokrasi sampai kepada pers, harus lebih independen dan semakin antusias dalam rangka mensosialisasikan kampanye anti korupsi tersebut.

Dengan demikian kredibilitas Komisi Anti Korupsi akan semakin massif dengan dukungan penuh dari Negara dan masyarakat.

Bagi Anda yang Pengen Belajar Design Grafis, Silahkan Klik Link Ini: Graphickoe.Com. Ayo Atuh di Klik, Biar Tutorialnya Muncul.

silahkan baca juga: